Malaysia takut dengan RI

JAKARTA, KOMPAS.com — Konflik Indonesia-Malaysia kian meruncing setelah masalah perbatasan kembali mencuat ke publik. Anehnya, Pemerintah Indonesia selalu berdalih sebagai saudara tua untuk menyelesaikan konflik dengan jalur damai yang semakin membuat politik luar negeri Indonesia tidak memiliki jati diri.
Malaysia itu jangankan perang, mereka itu takut sama Indonesia. Tapi, kalau kita tidak punya konsep, mereka sudah siap mengajukannya untuk masuk ke Indonesia.
-- Zainuddin Sjafar

"Mereka tidak risau dengan masa lalu. Kejayaan Indonesia sudah tutup buku di mata mereka, tidak ada lagi istilah abang adik, saudara tua," ujar pengamat politik luar negeri UI, Zainuddin Djafar, Senin (30/8/2010), dalam diskusi CIDES, "Perkembangan Ekonomi dalam Dinamika Politik", di Hotel Ambhara, Jakarta.

Oleh karena itu, ia melanjutkan, sudah bukan saatnya lagi Indonesia merasa lebih hebat dari Malaysia karena mampu merebut kemerdekaan sendiri karena kini negeri jiran itu sudah berubah. Akan tetapi, ia juga menyatakan bahwa perubahan sikap Malaysia itu bukan berarti mereka hendak perang fisik dengan Indonesia.

"Malaysia itu jangankan perang, mereka itu takut sama Indonesia. Tapi, kalau kita tidak punya konsep, mereka sudah siap mengajukannya untuk masuk ke Indonesia," ungkap Zainudddin.

Salah satu yang dikhawatirkan adalah invasi melalui bidang ekonomi. Maka dari itu, tidak mengherankan apabila nilai-nilai superioritas di kalangan masyarakat Malaysia sudah merebak sejak awal 2000-an. Khusus untuk soal superioritas tersebut, hal ini ditunjang oleh besarnya arus perubahan dan perkembangan ide-ide sipil orang Melayu sejak 2005.

"Perkembangan ide itu seperti orang Melayu harus progresif. Progressive mind ini yang membuat banyak negara menjadi negara maju," ujarnya. Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalannya, Indonesia harus kembali mencari identitas diri yang kuat.

Setelah reformasi, menurut Zainuddin, Pemerintah Indonesia terlihat tidak pernah mengambil tindakan serius untuk menegakkan politik luar negeri ini. "Postur politik luar negeri ini kesannya sebagai konteks pelengkap penderita. Pejabat banyak bicara politik luar negeri ke sana kemari, tapi ternyata kita tetap kebobolan," tandas guru besar FISIP UI tersebut.