Densus88 dibiaya Amerika, Belanda dan Australia

KitabSolo-Mabes Polri mengakui adanya dukungan dana asing terhadap operasional Datasemen Khusus (Densus) 88 Polri. Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Iskandar Hasan mengatakan, dana operasional Polri, temasuk Densus 88, berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN. "Dana operasional kita semua dari DIPA APBN, ujar Iskandar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/9), seperti dikutip lnilah.com.

Iskandar mengakui adanya bantuan negara asing yang diberikan kepada Polri, khususnya Densus 88. Namun, jelasnya, bantuan itu tidak berupa dana tunai untuk ope rasional Densus. "Bantuan yang didapat itu dalam bentuk paket proyek, baik itu pelatihan maupun pembangunan seperti di Semarang, JCLEC (Jakarta Centre for Law Enforcement

Cooperation) membangun kompleks itu. Dana itu tidak berupa dukungan dana operasional dana tunai," paparnya. Negara yang memberi bantuan terhadap Densus 88 Polri, imbuh Iskandar, adalah Australia, Belanda, dan Amerika Serikat. Ihwal bantuan asing kepada Densus 88 Ini mencuat karena sebelumnya Pemerintah Australia ingin memeriksa Densus 88 menyusul dugaan penyiksaan terhadap tahanan Republik Maluku Selatan.

Australia merasa berhak memeriksa Densus 88 karena melalui Australian Federal Police (AFP) ikut membiayai secara rutin detasemen itu. Harian The Age dan Sydney Morning Herald menyatakan, dana 40 juta dolar AS dikucurkan Australia untuk pendirian JCLEC.

Tiap tahun dikucurkan dana 16 juta dolar AS. Di laman JCLEC tercatat, Australia sejak 2004 me.lipat gandakan bantuannya untuk JCLEC menjadi 20 juta dolar AS per tahun, terutama untuk program kontraterorisme. Amerika Serikat tak mau ketinggalan. Kantor berita Reuters pada 18 Maret 2010 mengutip dokumendari Deplu AS sejak tahun 2003 yang aktif membiayai program kontraterorisme di sejumlah negara lewat Antiterorism Assistance Program (ATA). Dalam laporannya ke Kongres AS pada 2005, misalnya, ATA mengucurkan dana 5,4 juta dolar AS untuk Densus 88. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mendesak pemerintah Indonesia untuk menolak intervensi asing. "Pemerintah harus tegas menolak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Australia, tegasnya, tb

Comments

Popular posts from this blog

Siswi SMA jadi korban perkosaan hingga hamil

komunitas pehobi airsoft gun

sekolah mahal?